Tulisan: Suryaningsih S.IP M.A

Peran Perguruan Tinggi Dalam Pilkada Serentak


Ditulis oleh Hizra Marisa, pada : 27 Maret 2016 21:32:36 WIB


Pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 telah berjalan baik, hal ini diindikasikan dengan tidak adanya konflik yang muncul secara terbuka hingga menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Pelaksanaan pilkada serentak jilid II akan dilaksanakan pada tahun 2017, termasuk di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Sukses atau tidaknya penyelenggaraan pilkada serentak tersebut tidak bisa seutuhnya disandarkan pada penyelenggara pemilu saja (KPU dan Bawaslu). Akan tetapi, perlu adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai stakeholders, seperti Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), media massa (cetak dan elektronik), dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki peranan penting dalam mensukseskan pilkada serentak melalui tri dharma perguruan tinggi.

Ada beberapa peran yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi dalam pilkada serentak, baik pada masa pra pilkada, saat pilkada berlangsung, dan pasca pilkada. Pertama, Pada masa pra pilkada, perguruan tinggi dapat bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu melakukan verifikasi ijazah calon kepala daerah. Ijazah calon kepala daerah perlu dicek dari universitas apa, jurusan apa, tamat tahun berapa, dan berapa sks mata kuliah yang diambil. Hal ini dilakukan untuk mengecek apakah ijazah calon kepala daerah benar-benar dari universitas yang diakui oleh Kemenristek Dikti atau dari kampus “abal-abal”. Tentu saja kita menginginkan calon pemimpin yang jujur dalam bertindak dan berbuat. JIka calon pemimpin sudah melakukan penipuan dengan melakukan pembelian ijazah, lalu bagaimana nantinya ketika mereka diberikan amanah untuk memimpin daerahnya?!

Kedua, perguruan tinggi harus menjaga kenetralannya. Sebuah perguruan tinggi tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Misalnya melakukan kampanye salah satu kandidat kepala daerah di dalam kampus. Akan tetapi, hal ini sering kali terjadi. Kampus tidak bisa menjaga kenetralannya. Kegiatan mahasiswa seringkali dijadikan alat untuk kampanye, misalnya mengadakan pertemuan ikatan mahasiswa daerah, yang kemudian mendatangkan calon kepala daerah. Atau mahasiswa mengadakan debat politik, akan tetapi tidak semua pasangan calon kepala daerah yang diundang. Dalam hal ini kampus menjadi tempat kampanye kandidat secara terselubung karena potensi suara pemilih pemula cukup besar. Kampus bisa juga menjadi tidak netral ketika pemilik kampus/yayasan merupakan salah satu pendukung calon tertentu. Pemilik kampus bisa bekerjasama dengan calon untuk berkampanye di dalam kampus dengan mengemas kampanye dengan berbagai bentuk acara, misalnya seminar.

Ketiga, fungsi edukasi. Fungsi edukasi perguruan tinggi ini dapat dikaitkan dengan tri dharma perguruan tinggi. Sebuah perguruan tinggi selain mengadakan pengajaran, penelitian, juga harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Seluruh stakeholder di kampus harus secara bersama-sama memiliki tujuan yang sama, yakni mensukseskan pilkada. Selain menjadi nara sumber dan penulis di berbagai media cetak dan elektronik seorang dosen harus melakukan sosialisasi tentang pilkada dengan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini perguruan tinggi juga dapat melakukan kerjasama dengan KPU dan bawaslu dalam edukasi tentang sosialisasi pilkada, dampak golput dan politik uang, serta pengawasan dalam setiap tahapan pilkada serentak. Fungsi edukasi ini harus dilakukan secara terus menerus karena memiliki dampak jangka panjang. Selain itu, fungsi edukasi tentang pilkada ini dapat dimasukkan kedalam mata kuliah kewarganegaraan sehingga mahasiswa selain dari jurusan ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan hukum tata negara dapat pengetahuan terkait dengan pilkada. Atau mata kuliah tentang pilkada dimasukkan dalam kurikulum di semua jurusan tetapi hanya 0 sks.

Keempat, Kampus harus terlibat aktif dalam uji dan debat politik serta penguji visioneritas calon kepala daerah. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana gaya ketangkasan, daya nalar, serta kecerdasan pasangan calon kepala daerah untuk memaparkan dan mempertanggung jawabkan visi misinya. Setelah adanya debat ini, publik/masyarakat memiliki prefrensi yang jelas terhadap calon kepala daerah yang akan mereka pilih. Debat pasangan calon ini merupakan proses pembelajaran berdemokrasi dan merupakan proses pendidikan politik yang profesional.

Kelima, peran yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi dalam mensukseskan pilkada adalah mendukung mahasiswa untuk menggunakan hak pilihnya, yakni dengan memberikan libur kepada mahasiswa yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap di daerahnnya masing-masing. Libur ini bukan hanya pada hari “H” saat pencoblosan tetapi beberapa hari sebelum dan sesudah pilkada. Hal ini dilakukan karena banyak mahasiswa yang datang dari daerah. Mahasiswa membutuhkan libur lebih dari satu hari untuk kembali ke kampungnya dan memberikan suara pada saat pilkada nanti. Selama ini yang terjadi pada saat pemilu adalah kampus hanya meliburkan mahasiswa pada saat hari pencoblosan saja sehingga banyak mahasiswa yang tidak menggunakan hak suaranya. Jika hal ini tidak bisa dilakukan, perguruan tinggi dapat mencari alternatif lain, misalnya bekerjasama dengan KPU untuk membuat TPS di kampus sehingga hak suara yang dimiliki oleh mahasiswa tidak hangus atau mahasiswa tidak golput.

Perguruan tinggi juga dapat melakukan quick count atau penghitungan suara cepat. Karena mahalnya dana untuk quick count ini perguruan tinggi melalui pusat studi pemilu dapat melakukan kerjasama dengan calon kepala daerah. Dengan adanya kerjasama ini calon kepala daerah mengetahui jumlah suara yang diraihnya dan sekaligus dapat dijadikan sebagai data pembanding KPU. Diharapkan data KPU menjadi lebih legitimate dan potensi penggelembungan suara dapat diminimalisir.

Keenam, pada masa pasca pilkada, perguruan tinggi dengan KPU dan Bawaslu dapat melakukan evaluasi terhadap pilkada serentak. Evaluasi ini dilakukan mulai dari tahap awal pilkada hingga penetapan pasangan calon kepala daerah. Dari hasil evaluasi akan diketahui dimana kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan pilkada sehingga dapat dijadikan pelajaran kedepannya untuk menjadi lebih baik lagi dalam penyelenggaraan pilkada. Selain itu. Fungsi edukasi politik dari perguruan tinggi dapat terus dijalankan pasca pilkada ini yang dapat diselipkan pada program Kuliah Kerja Nyata atau kegiatan pengabdian masyarakat lainnya. Semoga proses pergantian pemimpin di setiap daerah dapat berjalan sukses dengan berjalannya peran yang dimiliki oleh perguruan tinggi ini.

 

==============================================

*tentang penulis: Suryaningsih M.Si, dosen di Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan (IP) UNIVRAB pernah menjabat sebagai Sekretaris Prodi IP periode 2013 hingga Februari 2016. Aseh, begitu perempuan yang pernah menempuh S1 di Ilmu Politik Universitas Andalas tersebut dipanggil. Aseh juga tercatat sebagai alumni S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM

==============================================

Berita Lainnya
09 Februari 2016 12:14:56 WIB

Kualitas Wanita Untuk Penguatan Bangsa

Peningkatan kualitas perempuan Indonesia selama ini berkaitan dengan kebijaksanaan menangani

22 Februari 2016 14:49:40 WIB

Kayu Hilang Baja pun Datang

Perkembangan teknologi membuat perubahan gaya hidup dari biasa, menengah menjadi

18 Januari 2016 12:17:18 WIB

Menjelang Hujan Reda

Hujan adalah berkah. Barangkali tidak ada yang lebih memaknai kalimat