Opini: Harri Fajri S.Ip M.A

Menjelang Hujan Reda


Ditulis oleh Hizra Marisa, pada : 18 Januari 2016 12:17:18 WIB


Hujan adalah berkah. Barangkali tidak ada yang lebih memaknai kalimat itu dengan sungguh-sungguh selain masyarakat yang selama ini terdampak kabut asap. Air dari langit seolah-olah menyapu kepungan asap di langit Sumatera, Kalimantan, bahkan negeri jiran. Kini, jika matahari tidak tampak, itu tandanya akan turun hujan, bukan bersembunyi di balik kepulan asap.

Namun pengalaman bercerita, hujan tidak selamanya tercurah. Dari tahun ke tahun nyatanya kita selalu menghadapi persoalan yang itu-itu juga. Cepat atau lambat ketika musim hujan berakhir, kita akan kembali memutar lagu yang sama. Lalu sekelompok mahasiswa akan berdemonstrasi. Entah itu ke kantor gubernur atau kantor perwakilan dewan. Beberapa pengamat akan berkomentar. Entah itu di koran atau di kanal nasional. Sekelompok orang akan melakukan aksi kepedulian. Entah itu dengan membangun posko kesehatan atau sekedar membagikan masker di tepi-tepi jalan. Yang jelas –bukan bermaksud untuk mendoakan- asap itu masih menghantui, seperti sedang bersembunyi dan menyiapkan rencana untuk kembali menginvasi jalanan, rumah, bandara, sekolah, udara kita, seperti yang sudah-sudah.

Selama tidak kurang dari 18 tahun menghadapi persoalan yang sama, agaknya kita sudah mencapai satu kesepakatan: bahwa biang kerok persoalan asap adalah manusia itu sendiri. Raffles Brotestes Panjaitan yang menjabat sebagai Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pernah mengatakan, tidak tanggung-tanggung, sebesar 99 persen kebakaran lahan di Indonesia pasti disebabkan oleh aktor manusia yang bermain di belakangnya. Dengan kata lain, kalaupun ada faktor lain, bencana alam misalnya, ia hanya menyumbang satu persen, sangat tidak signifikan. Masih menurut Raffles, motivasi utama pembakar lahan tersebut adalah untuk membuka lahan perkebunan yang akan ditanami sawit. Sebagai manusia, seharusnya kita malu. Bencana yang disebabkan oleh tangan-tangan nakal manusia sendiri justru diserahkan kepada yang di atas: hujan yang turun dari langit.

Tapi menunjuk manusia secara keseluruhan rasa-rasanya juga tidak adil. Kita, yang tidak mendapatkan untung apa-apa dari penjualan salah satu komoditas andalan negara itu tentu tidak sudi jika disalahkan. Kita lebih suka dikatakan sebagai korban. Korban dari kerakusan korporasi dan orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Maka dari itu, yang harus dihukum adalah orang-orang yang tidak berprikemanusiaan itu. Orang-orang yang telah membuat dada sesak, dan berbagai macam aktivitas terganggu.

Berbagai upaya telah kita lakukan untuk memberikan sanksi kepada korporasi-korporasi kriminal pembakar lahan. Lembaga pemerhati lingkungan, misalnya, tidak sekali atau dua kali merilis bukti-bukti keterlibatan perusahaan dalam bencana asap. Bahkan secara terang-terangan ada pula yang membeberkan nama, lalu kemudian mengajak konsumen untuk tidak lagi membeli produknya.

Seiring dengan derasnya gelombang protes dari berbagai kalangan masyarakat, satu per satu pelaku pembakaran hutan mulai diganjari hukuman. Ada yang dicabut izin usahanya. Ada pula yang diseret ke meja persidangan. Tak peduli itu perusahaan atau perorangan. Selagi ada bukti dan saksi yang menguatkan mereka divonis bersalah dan mendapatkan ganjarannya.

Pemerintah pun tidak kehabisan akal untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan membenahi kerusakan lingkungan yang sudah terlanjur kejadian. Personil dan peralatan untuk menangkal penyebaran api dipersiapkan. Wacana konsesi serius terhadap lahan gambut digulirkan.

Semua usaha itu layak untuk diapresiasi. Toh, tujuan kita sama, yaitu mencari cara terbaik untuk mengatasi bencana tahunan ini. Namun, menghakimi seseorang yang dianggap berdosa tentu lebih mudah daripada mengubah sistem yang berkontribusi dalam membentuk prilaku manusia. Oknum memang dapat ditertibkan, tapi cara berpikir siapa yang bisa mengendalikan. Faktanya setelah sekian banyak orang yang dibui atau diberi sanksi, kebakaran lahan tetap saja terjadi.

Satu yang tidak dapat dipungkiri, bahwa perusahaan ataupun individu yang membakar lahan adalah pelaku ekonomi. 99 persen pembakar lahan itu bukanlah orang-orang iseng yang tidak ada pekerjaan. Apalagi motifnya sudah sangat jelas seperti yang disebutkan oleh bapak direktur Raffles.

Sebagai pelaku ekonomi yang mengelola perusahaannya dengan dana pribadi, wajar jika mereka pada akhirnya memikirkan cara yang paling efisien untuk menghasilkan suatu barang/jasa. Modal bagi mereka adalah upaya untuk melipatgandakan kekayaan. Untuk mencapai itulah, efisiensi menjadi kuncinya.

Efisiensi adalah tentang bagaimana menekan modal yang digunakan dalam proses produksi. Sialnya sampai saat ini, dalam industri perkebunan, metode bakar lahan lah yang dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk mendongkrak efisiensi produksi. Itulah awal dari bencana asap yang membuat kita jengah.

Memang tidak ada yang menyepelekan masalah asap, kecuali Menteri Kesehatan kita. Namun jika melihat bagaimana kita mengorganisasi cara kita berproduksi dan memenuhi kebutuhan, asap hanyalah salah satu dari sekian banyak potensi masalah yang dapat ditimbulkannya. Bagaimana kita telah membentuk sistem ekonomi yang tidak sehat dengan mengutamakan keuntungan di atas segala-galanya. Bukankah sejak dari sekolah dasar sudah diajarkan bahwa ekonomi adalah tentang bagaimana mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya?

Persoalan asap tidak seharusnya dilihat sekedar sebagai bentuk lemahnya regulasi atau tumpulnya penegakan hukum. Ia ada karena begitulah sistem ekonomi mengajarkan manusia untuk berperilaku. Ketika cara bermain kita masih menggunakan pola pikir ekonomi yang konvensional, selama itu lah masalah asap –dan masalah-masalah lingkungan lainnya tetap akan terjadi. Peraturan dan hukuman tidak akan cukup untuk menyelesaikannya. Selalu ada cara untuk pelaku usaha agar melancarkan urusan bisnisnya. Jika izin dicabut, mereka dengan mudahnya akan membentuk perusahaan baru. Jika pemimpin perusahaan satu ditangkap, penerusnya yang lain akan bermunculan. Jika ekspansi lahan perkebunan dibatasi, mereka akan melobi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan. Itu lah kenapa dua gubernur terakhir dari Riau ditanggkap KPK.

Persoalan asap bagai api dalam sekam. Di musim hujan seperti ini, ia tidak tampak. Maka tidak heran jika sebagian orang mulai melupakannya. Tapi yang namanya api, apalagi yang setia bersarang di dalam sekam, cepat atau lambat pasti akan membesar. Lalu, harus berapa kemarau lagi yang harus dilewati hingga kita tersadar dengan persoalan yang sesungguhnya?

 

=========================================

*tentang penulis: Harri Fajri S.IP M.A , tercatat sebagai dosen pada Program Studi Hubungan Internasional (HI) di Universitas Abdurrab. Pria kelahiran 16 September 1990 tersebut merupakan alumni Magister Universitas Gajah Mada. Selain aktif menulis jurnal Nasional, Harri juga sering mengikuti Konferensi dan Seminar Nasional, salah satunya Harri pernah tercatat mengikuti The Role of G33 Conference di Yogyakarta tahun 2015 yang silam. Dosen muda yang memiliki spesialisasi di Bidang kajian Ekonomi Politik Internasional juga tengah diamanahkan sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Abdurrab. 

=========================================

Berita Lainnya
15 Maret 2016 20:01:28 WIB

Jadi Monggo, Silahkan Bajak Lagu Ini !

Judul opini ini adalah penggalan lirik dari video klip yang

19 April 2016 09:17:32 WIB

Islam dan Penggusuran

Pembaca yang berbahagia, Sebagai warga Negara yang legal di indonesia ini,

27 Maret 2016 21:32:36 WIB

Peran Perguruan Tinggi Dalam Pilkada Serentak

Pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 telah berjalan